KEBIJAKAN HAK CIPTA BENANG MERAH KOMUNIKASI MENURUT UU ITE.

Benang Merah Komunikasi (“Situs Dunia Benang Merah“) menerapkan kebijakan umum berikut ini untuk pelanggaran hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Alamat Agen Benang Merah Komunikasi yang Ditunjuk untuk Menerima Pemberitahuan Pelanggaran yang Diklaim (“Agen yang Ditunjuk“) tercantum pada bagian akhir kebijakan ini.

Benang Merah Komunikasi memiliki kebijakan untuk (1) memblok akses ke atau menghapus materi yang diyakininya dengan itikad baik adalah materi yang memiliki hak cipta yang telah disalin dan didistribusikan secara ilegal oleh pengiklan, afiliasi, penyedia konten, anggota atau pengguna mana pun; dan (2) menghapus dan menghentikan layanan kepada pelanggar kambuhan.

 

A. Prosedur Pelaporan Pelanggaran Hak Cipta:

Apabila Anda yakin bahwa materi atau konten yang ada pada atau yang dapat diakses melalui situs web atau layanan Benang Merah Komunikasi melanggar hak cipta, kirim pemberitahuan pelanggaran hak cipta yang memuat informasi berikut ini kepada Agen yang Ditunjuk yang disebutkan di bawah ini, atau dengan menggunakan formulir online ini:

  1. Tanda tangan fisik atau elektronik pihak yang sah untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta yang diduga telah dilanggar;

  2. Identifikasi karya atau materi yang dilanggar;

  3. Identifikasi materi yang diklaim melanggar termasuk informasi tentang lokasi materi yang dilanggar yang berupaya untuk dihapus oleh pemilik hak cipta dengan perincian memadai sehingga Benang Merah Komunikasi dapat mencari dan memverifikasi keberadaannya;

  4. Informasi kontak tentang pihak pemberi tahu termasuk alamat, nomor telepon, dan, apabila ada, alamat email. Apabila Anda bukan pemilik hak yang diduga dilanggar, jelaskan hubungan Anda dengan pemilik merek dagang;

  5. Pernyataan bahwa pihak pemberi tahu yakin dengan itikad baik bahwa materi tersebut tidak dimiliki secara sah oleh pemilik hak cipta, agennya, atau hukum; dan

  6. Pernyataan yang dibuat di bawah hukuman sumpah palsu bahwa informasi yang diberikan adalah akurat dan pihak pemberi tahu berhak untuk mengajukan laporan atas nama pemilik hak cipta.

 

B. Segera Setelah Pemberitahuan Pelanggaran yang Layak Diterima oleh Agen yang Ditunjuk:

Kebijakan Benang Merah Komunikasi adalah:

  1. menghapus atau menonaktifkan akses ke materi yang melanggar;

  2. memberitahukan penyedia konten, anggota atau pengguna bahwa Benang Merah Komunikasi telah menghapus atau menonaktifkan akses ke materi tersebut; dan

  3. bahwa pelanggar kambuhan akan menghapus materi yang melanggar dari sistem dan bahwa Benang Merah Komunikasi akan menghentikan akses penyedia konten, anggota atau pengguna tersebut ke layanan.

 

C. Prosedur untuk Menyampaikan Pemberitahuan Pemasangan Materi Kembali kepada Agen yang Ditunjuk:

Apabila penyedia konten, anggota atau pengguna yakin bahwa materi yang dihapus atau yang aksesnya dinonaktifkan tidak melanggar, atau penyedia konten, anggota atau pengguna yakin berhak untuk memposting dan menggunakan materi tersebut dari pemilik hak cipta, maka agen pemilik hak cipta, atau sesuai dengan hukum, penyedia konten, anggota atau pengguna harus mengirim pemberitahuan pemasangan materi kembali yang berisi informasi berikut ini kepada Agen yang Ditunjuk yang disebutkan di bawah ini:

  1. Tanda tangan fisik atau elektronik penyedia konten, anggota atau pengguna tersebut;

  2. Identifikasi materi yang telah dihapus atau yang aksesnya telah dinonaktifkan dan lokasi materi tersebut tampil sebelum dihapus atau dinonaktifkan;

  3. Pernyataan bahwa penyedia konten, anggota atau pengguna tersebut yakin dengan itikad baik bahwa materi tersebut dihapus atau dinonaktifkan akibat kesalahan atau kesalahan identifikasi materi; dan

  4. Nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email, jika ada, dari penyedia konten, anggota atau pengguna dan pernyataan bahwa orang atau entitas tersebut tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri untuk wilayah pengadilan di mana penyedia layanan, anggota dan pengguna lain berlokasi, atau apabila penyedia layanan, anggota dan pengguna lain berlokasi di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka akan ditunjuk wilayah Pengadilan Negeri Bandung di mana Benang Merah Komunikasi dan anak perusahaannya berlokasi, dan bahwa orang atau entitas tersebut akan menerima surat panggilan dari orang yang menyampaikan pemberitahuan tentang dugaan pelanggaran tersebut.

Apabila pemberitahuan pemasangan materi kembali diterima oleh Agen yang Ditunjuk, Benang Merah Komunikasi dapat mengirim salinan pemberitahuan pemasangan materi kembali tersebut kepada pihak pelapor awal yang menginformasikan kepada orang tersebut bahwa Agen yang Ditunjuk dapat mengganti materi yang dihapus atau berhenti menonaktifkannya dalam 10 hari. Kecuali pemilik hak cipta mengajukan gugatan untuk mendapatkan perintah pengadilan terhadap penyedia layanan, anggota atau pengguna, materi yang dihapus tersebut dapat diganti atau akses ke materi tersebut dikembalikan dalam 10 sampai 14 hari kerja atau lebih setelah diterimanya pemberitahuan pemasangan materi kembali, atas pertimbangan Benang Merah Komunikasi.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, pengertianhak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1).

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep “hak ekonomi” dan “hak moral“. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24–26 Undang-undang Hak Cipta.

Silakan hubungi Agen yang Ditunjuk dari Benang Merah Komunikasi untuk menerima Pemberitahuan Pelanggaran yang Digugat ke alamat berikut ini: Agen tertunjuk sama seperti yang tertera pada Ketentuan Penggunaan.

Benang Merah Komunikasi Indonesia
Bandung City Chamber of Commerce and Industry
Gedung Graha Kadin Bandung
Jalan Talaga Bodas No. 31
Kotamadya Bandung, Jawa Barat 40262, Indonesia
Ph. +62227316354 Fax. +62227300075

Email Address of Designated Agent: legal@duniabenangmerah.com

 

 

Terakhir diperbaharui: 25 September 2016